Penanews.id, BANGKALAN- Aksi unjuk rasa berlangsung di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Disnatahorbun) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kamis, 24 November 2022.
Demonstran merupakan petani dari berbagai desa. Tak tanggung, massa yang tergabung dalam Aliansi Pemudan dan Masyarakat Tani mencapai ribuan orang.
Korlap aksi, Mohammad Kholil membeberkan alasan dirinya beserta ribuan petani turun jalan. Menurut dia, kelangkaan pupuk bersubsidi akhir-akhir ini menjadi pemicu aksi unjuk rasa.
“Kami kecewa atas kinerja Dispertahotbun, karena banyak keluh kesah masyarakat terkait ketersediaan pupuk, bahkan langka ditemukan,” kata dia melalui pengeras suara.
Kholil mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam kali ini sangat merugikan petani. Selain tanaman tidak sehat, juga berpotensi menghambat perekonomian masyarakat.
“Ketika masyarakat gagal bertani maka apa yang mereka makan, karena itu mata pencaharian masyarakat,” ujar dia.
Pemuda asal Kecamatan Kokop itu bersama ribuan petani meminta Disnatahorbun tidak tinggal diam dan mencari solusi agar masalah kelangkaan pupuk bisa teratasi.
“Dipertahutbun harus menyelesaiakan persoalan ini,” pinta dia.
Massa aksi pun mengultimatum Disnatahorbun Bangkalan. Jika tuntutannya tidak terpenuhi dalam jangka waktu 1 Minggu, mereka mengancam akan melakukan demonstrasi dengan massa yang lebih banyak.
“Jika tuntutan kami tidak ada tindak.lanjut selama 7×24 jam maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” Pungkas dia.
Sementara itu, Kepala Dispertahotbun Bangkalan Pugus Santoso berdalih kelangkaan pupuk disebabkan tidak tertibnya pengiriman dari pabrik.
“Pasokan pupuk mengalami keterlambatan,” dalih dia seakan memberi alasan atas terjadinya kelangkaan pupuk sehingga para petani melakukan unjuk rasa.
Sebelumnya, lanjut dia, pihaknya telah bersepakat dengan PT Petro Kimia untuk meningkatkan pengiriman, mulai dari 30 sampai 200 ton per hari.
“Kalau 200 perhari itu cukup,” terang dia
Dia mengaku Kouta Pupuk di Bangkalan mencapai 22 ribu ton. Sedangkan yang dialokasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi 15900 ton.
“Kalau kita evalusi, sisa kita di bulan november masih cukup, namun pengiriman dari pabrikan tidak tertib,” tutup dia.
SAE
