Penanews.id, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak 2021 meminta agar Pemilu 2024 tetap dilaksanakan.
Bahkan, kata Mahfud, permintaan tersebut Jokowi sampaikan kepada dirinya sebanyak dua kali dalam rapat Kabinet.
“Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai dua kali memimpin rapat Kabinet, yaitu pada 14 September 2021 dan 27 September 2021,” ujar Mahfud dilansir tempo.co.
Mahfud menerangkan dalam rapat tersebut Jokowi meminta dirinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan agar berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR untuk menentukan jadwal Pemilu 2024.
Lalu berdasarkan hasil rapat lintas kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di kantor Kemenkopolhukam pada 17 September 2021 dan 23 September 2021, Mahfud mengatakan pemerintah mengusulkan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 8 atau 15 Mei 2024.
Usul itu kemudian disetujui dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada 27 September 2021 dan akan disampaikan ke KPU dan DPR.
Namun, ketika alternatif itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama KPU dan DPR pada 6 Oktober 2021, Mahfud mengatakan mereka tidak setuju dan mengajukan alternatif tanggal lain. Presiden kemudian berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021.
“Presiden kemudian menyatakan setuju pemungutan suara 14 Februari 2024, sesuai dengan yang diusulkan oleh KPU dan DPR,” ujar Mahfud.
Setelah tanggal Pemilu 2024 dipastikan, Mahfud mengatakan Jokowi memerintahkan dirinya dan Mendagri agar menyiapkan semua instrumen pilkada serentak.
Dengan demikian sikap Presiden sudah jelas soal Pemilu 2024. Jadi tidak usah di pisah-pisah lagi di luar urusan pemerintahan.
Usulan agar Pemilu ditunda hingga dua tahun itu sebelumnya mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih.
Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan.
EMbe
