Penanews.id, Yogyakarta- DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Yogyakarta meyalurkan bantuan sosial dalam rangka mengurangi beban masyarakat yang terdampak PPKM. Jum’at (30/7).
Aksi ini menyasar masyarakat yang paling terdampak kebijakan PPKM muai dari tukang Becak, angkringan, pelaku UMKM sampai pemulung jalanan disepanjang jalan Afandi Gejayan Yogyakarta.
Dari semua penerima bantuan rata-rata belum mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun selama pelaksanaan PPKM.
“Saya masih sangat berharap ada bantuan dari pemerintah” kata salah satu penjual angkringan saat ditemui teman-teman GMNI.
“Ketika kita bertanya kepada masyarakat yang terkena dampak apakah mereka sudah menerima bantuan dari pemerintah, kebanyakan dari mereka dan hampir semuanya mengatakan belum mendapatkan bantuan”. Ungkap Mario selaku Wakabid Jaringan dan Hubungan Kelembagaan DPC GMNI Yogyakarta.
Hal ini cukup miris dan memperihatinkan karena yang kita lihat di media saat ini adalah bantuan sosial itu sudah diberikan oleh Kemensos dan sudah mulai disalurkan namun kenyataannya masih banyak yang belum menerima. Lanjut Mario.
Oleh karena itu GMNI Yogyakarta meminta bantuan sosial dari pemerintah segera diberikan dengan penuh dan merata.
Wakit Nizar selaku sekjend DPC GMNI Yogykarta meminta pemerintah untuk meninjau ulang tentang kebijakan PPKM.
“Presiden Jokowi menegaskan bahwa PPKM adalah Semi Lockdown, ini saya nilai kebijakan PPKM salah satu bukti bahwa pemerintah tidak mau tanggungjawab. Pemberlakukan PPKM seolah-olah bermaksud supaya tidak harus memberikan bantuan kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak sesuai amanat dalam Pasal 52 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekerantinaan Kesehatan.” Ungkap Wakid.
“‘Loro ati’ ini melihat banyaknya keluhan masayarakat yang belum mendapat bantuan pemerintah selama PPKM. Oleh karena itu saya meminta presiden Jokowi selaku pemegang kebijakan tertinggi untuk mengintruksikan kepada Kemensos untuk segera menyelesaikan tidak meratanya bantuan ini” Imbuh wakid.
Tidak hanya itu wakid juga meminta pemerintah daerah untuk menyalurkan dana daerah sebagai bantuan terhadap masyarakat khususnya yang terdampak PPKM.
Red