Penanews.id, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan fakta menarik tentang kabupaten paling boros menggunakan APBD untuk belanja pegawai.
Kondisi ini, kata Sri Mulyani, membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang digaungkan pemerintah menjadi tidak maksimal. Asal tahu saja, rasio transfer ke daerah kini mencapai 1/3 dari APBN sejak desentralisasi fiskal dilakukan.
“Sebelum ada desentralisasi dan otonomi daerah, TKDD hanya Rp 33 triliun, kemudian dengan adanya TKDD melonjak 3 kali lipat menjadi Rp 93 triliun dan transfer ke daerah dana desa itu mencapai di atas Rp 790 triliun. Efektifitasnya bergantung pada daerah,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021).
Dikutip dari kompas.com, rata-rata belanja pegawai di tingkat provinsi mencapai 27 persen. Belanja pegawai di 14 provinsi sudah lebih rendah dari rata-rata, namun mayoritas masih di atas rata-rata sebesar 27,6 persen.
Bendahara negara itu lantas menyebut Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi dengan belanja pegawai tertinggi mencapai 36 persen. Sedangkan Jawa Barat menjadi yang terendah, yakni 21,4 persen.
“Bangka belitung itu 35 persen APBD-nya hanya untuk pegawai,” tutur Sri Mulyani.
Di tingkat Kabupaten, rata-rata belanja pegawai untuk membayar gaji mencapai 35,3 persen. Tercatat 189 Pemda sudah lebih rendah, namun ada 30 Pemda yang masih di atas rata-rata.
Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menjadi kabupaten dengan belanja pegawai paling tinggi.
“Kabupaten Berau paling rendah 22 persen. Tapi ada 30 Pemda yg di atas itu, 50 persen di Kabupaten Bangkalan,” ungkap dia.
Sementara di tingkat kota, rata-rata belanja pegawai mencapai 35,7 persen. Kota Blitar, Jawa Timur menjadi yang paling rendah dengan persentase 27 persen.
EMBE
