Penanews.id, JAKARTA- Partai Demokrat digoyang isu kudeta dalam sepekan terakhir. Pengurus Demokrat menuduh sejumlah kader senior menggalang kekuatan untuk mengadakan kongres luar biasa untuk menyingkirkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari jabatan ketua umum dan menggantinya dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko mengakui bertemu sejumlah kader Demokrat yang menceritakan kondisi internal partai tersebut. Namun ia membantah disebut hendak mengambil alih partai itu.
Meski begitu, bukan cuma sekali ini Demokrat didera isu kongres luar biasa. Dalam dua tahun terakhir, ada sejumlah manuver dan desakan kongres luar biasa yang diserukan beberapa senior partai.
“Suara-suara tolak AHY ketua umum kan dari dulu, tapi itu dianggap angin lalu, bukan siapa-siapa dan kekuatannya tidak signifikan. Tapi kini menjadi masalah karena ada elite negara,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pada Kamis lalu, 5 Februari 2021.
Berikut sejumlah kader Demokrat yang pernah menyerukan atau bermanuver mendorong kongres luar biasa dalam periode 2019 hingga sekarang.
1. Jhoni Allen Marbun
Jhoni Allen Marbun merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. Di partai, ia pernah menjabat sebagai Ketua Bidang OKK (2005-2010), Wakil Ketua Umum (2010-2015), dan anggota Majelis Tinggi (2015-2020).
Di Pemilu 2019, Jhoni Allen mengampanyekan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin meski Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam baliho kampanye Jhoni yang tersebar di kawasan Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, terpampang foto Jokowi-Ma’ruf di pojok atas baliho.
Dalam upaya kudeta Demokrat, peran Jhoni Allen diduga menghubungi para pengurus daerah untuk menggalang kekuatan. Ketua DPD Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian, mengaku pernah dihubungi Jhoni untuk diundang ke Jakarta, tetapi Rusian tak merespons.
Menurut kesaksian seorang pengurus daerah yang diperiksa DPP Demokrat, Jhoni Allen hadir di Hotel Aston Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan pada 27 Januari lalu. Jhoni disebut mengeluhkan kepemimpinan AHY yang kurang memperhatikan pengurus daerah.
Menurut politikus Demokrat Rachland Nashidik, manuver Jhoni Allen sebenarnya terdengar sejak sebulan lalu. Dia diduga mendekati para pengurus daerah dari Sumatera Utara yang merupakan daerah pemilihannya. Namun gerakannya kemudian meluas dengan mendekati pengurus daerah dari provinsi lain.
Jhoni Allen belum dapat dikonfirmasi perihal tudingan kudeta ini. Panggilan ke nomor ponselnya tak tersambung, tetapi pesan Whatsapp hanya menunjukkan dua centang biru.
2. Nazaruddin
Nazaruddin menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010-2011. Ia juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur V. Di DPR, pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara pada 26 Agustus 1978 ini duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan HAM.
Nazaruddin dipecat partai pada 2011 setelah terseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, Palembang, Sumatera Selatan. Pada 2012, Nazaruddin divonis tujuh tahun penjara untuk perkara korupsi Wisma Atlet ini.
Kemudian pada 2016, ia kembali dijatuhi hukuman enam tahun penjara untuk kasus pencucian uang. Maka total hukuman yang dijalaninya ialah 13 tahun penjara sejak 2012. Meski seharusnya baru bebas pada 2025, Nazaruddin telah keluar dari tahanan pada 14 Agustus 2020.
Bebasnya Nazaruddin sempat menjadi polemik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Nazaruddin mendapatkan remisi karena berstatus justice collaborator. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tak pernah menyematkan status justice collaborator itu kepada Nazaruddin.
Dalam kesaksian salah satu pengurus daerah Demokrat, Nazaruddin hadir di Hotel Aston Rasuna. Dia membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi ketua umum dari AHY.
Nazaruddin mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.
Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen.
Tempo mengirimkan upaya konfirmasi lewat pesan pendek ke adik Nazaruddin, Muhammad Nasir yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, tetapi tidak direspons.
3. Darmizal
Darmizal mengundurkan diri dari Partai Demokrat pada 2018 seusai mendeklarasikan Relawan Jokowi (Rejo) dan menyatakan dukungan untuk Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Dalam deklarasi itu, ia sekaligus membacakan pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat.
Darmizal pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat (2005-2010), Penanggung Jawab Tim Ekonomi Kerakyatan Relawan SBY-JK (2004), Penanggung Jawab Tim ICT (Kominfo) Relawan SBY-JK, dan Ketua Umum Relawan SBY-JK (2004-2005). Pada Pemilu 2014, ia menjadi calon anggota DPR dari daerah pemilihan DKI II tetapi tak lolos ke parlemen.
Kini, Darmizal blak-blakan menyebut Moeldoko sangat cocok memimpin Demokrat. Darmizal mengakui kerap bertemu Moeldoko, meski mengklaim tak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan partai.
Namun di sisi lain, Darmizal juga tak menampik atau membenarkan tuduhan menjadi salah satu motor kudeta partai. “Kalau untuk segala kebaikan, enggak apa-apa saya dibilang sebagai aktor,” kata Darmizal di Mall Bellagio, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2021.
4. Yus Sudarso
Yus Sudarso pernah menjadi anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dilantik pada 18 Mei 2018. Ia sebelumnya maju dari daerah pemilihan Jawa Timur XI.
Di partai, Yus Sudarso perna menjadi Ketua DPP Bidang SDM dan Perhubungan (2005-2006). Ia merupakan tim sukses pemenangan Hadi Utomo, ketua umum Demokrat yang kedua, dalam Kongres I Partai Demokrat di Bali (2005). Pada 2004, ia menjadi tim pemenangan SBY-JK.
Selasa, 2 Februari lalu, Yus Sudarso mengklaim ada empat faksi di Demokrat yang mendukung jika Moeldoko didorong menjadi figur baru pemimpin Demokrat. Keempatnya ialah faksi Subur Budhisantoso, faksi Hadi Utomo, faksi Anas Urbaningrum, dan faksi Marzuki Alie. Tiga nama pertama adalah mantan ketua umum Demokrat, sedangkan Marzuki Alie merupakan mantan sekretaris jenderal.
Subur Budhisantoso merasa namanya dicatut dalam konferensi pers itu. Mendukung kepengurusan AHY, dia meminta para senior tak mengganggu keutuhan partai. Adapun Marzuki Alie mengaku tak tahu menahu ihwal faksi itu meskipun ia mengkritik kepemimpinan AHY.
5. Max Sopaccua
Max Sopaccua merupakan salah satu pendiri sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Ia pun pernah duduk sebagai anggota DPR selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Pada Juni 2019 lalu, Max yang ketika itu masih menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi Demokrat mendeklarasikan Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).
Max beralasan posisi Demokrat lebih parah ketimbang saat mereka pertama kali ikut Pemilu 2004 silam. Saat itu, Partai Demokrat meraup 7,45 persen dan duduk di posisi kelima. Sementara tahun 2019 Demokrat bercokol di posisi ketujuh. Gerakan ini dilakukan Max bersama senior Demokrat Ahmad Mubarok dan Ahmad Yani.
Lantaran aksi ini, pengurus DPP Demokrat Andi Arief menuding Max sebagai makelar kursi jabatan ketua umum partai. Andi menyebut Max dkk berusaha menaikkan nama Sandiaga Uno dan Gatot Nurmantyo sebagai calon pemimpin partai mercy ini. Max membantah tudingan tersebut.
Kini, nama Max juga sempat disebut sebagai salah satu aktor yang hendak mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua umum. Max pun berang dikaitkan dengan masalah ini. “Kok gampang sekali menyebutkan orang kudeta, Wakil ketua MPR Syarief Hasan itu main sebut aja nama-nama tanpa klarifikasi,” ujar Max saat dihubungi wartawan, Selasa, 2 Februari 2021.
Pantauan Tempo, Max sempat datang ke acara konferensi pers para pendiri Demokrat yang mendukung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggantikan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Restoran Dapur Sunda, Mall Bellagio, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ia tiba saat acara konferensi pers sedang berlangsung sekitar pukul 12.00. Ia masuk restoran dengan wajah masam, lalu geleng-geleng kepala. Sempat duduk beberapa menit, Max kemudian keluar lagi. “Saya datang mau klarifikasi nama saya,” ujar dia saat dikonfirmasi belakangan.
Menurut Max, yang terjadi di Partai Demokrat hanya lah masalah internal biasa yang masih bisa diselesaikan dengan konsolidasi. “AHY itu dulu ngomong, muda adalah kekuatan. Sekarang ya, selesaikan dengan tenaga yang muda itu. Jangan lebay. Jangan belum apa-apa sudah panik, libatkan orang sana-sini, yang mau mengkudeta lah, kudeta itu emangnya gampang apa,” tuturnya.
6. Subur Sembiring
Subur Sembiring merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat. Namun ia telah dipecat pada 12 Juni 2020 lalu. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pemecatan Subur merupakan akumulasi dari berbagai manuvernya yang menggerogoti partai dari dalam. “Pemecatannya baru tahun 2020 pasca-kongres yang coba melakukan manuver dan klaim bahwa kongres inkonstitusional. Dia model kader parasit yang mesti diamputasi,” ujar Kamhar.
Usai Kongres V Demokrat pada medio Maret 2020, Subur bergerilya untuk mempertanyakan legalitas keterpilihan AHY sebagai ketua umum. Subur diketahui mengunjungi Luhut dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kepada keduanya, Subur mengadukan kepengurusan AHY yang dianggapnya tidak sah. Ia mempertanyakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai susunan pengurus Partai Demokrat yang dipimpin AHY.
Subur Sembiring juga menyatakan, kursi ketua umum Partai Demokrat masih kosong setelah ditinggalkan Susilo Bambang Yudhoyono. “Saat ini kepengurusan Partai Demokrat kosong. Saya sudah nyatakan saya ambil alih. Secara de facto, Ketua Umum Partai Demokrat sekarang adalah saya sebagai Plt. Ketua Umum,” kata dia.
sumber: tempo.co
