penanews.id, JAKARTA – Enam orang menteri baru yang dilantik Presiden Joko Widodo Rabu (23/12) lalu, sudah pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Selain harta kekayaan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga memuat hutang piutang yang mereka miliki.
Dikutip dari katadataa.co.id, Berikut harta kekayaan enam menteri baru tersebut.
Tri Rismaharini
Risma terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada tanggal 27 Maret 2019 atas kekayaan yang diperolehnya selama tahun 2018 sebagai Wali Kota Surabaya senilai Rp 7,1 miliar.
Harta Risma terdiri tanah dan bangunan senilai Rp 6,4 miliar, alat transportasi dan mesin (dua unit mobil) Rp 985 juta, harta bergerak lainnya Rp 85 juta serta kas dan setara kas Rp 580 juta. Ia juga tercatat memiliki utang senilai Rp 952 juta.
Sandiaga Salahuddin Uno
Sandiaga terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagai calon penyelenggara negara atau Calon Wakil Presiden RI senilai Rp 5,09 triliun.
Sandiaga memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 191 miliar, alat transportasi dan mesin (dua unit mobil) Rp 325 juta, harta bergerak lainnya Rp 3,2 miliar, surat berharga Rp 4,7 triliun, kas dan setara kas Rp 495 miliar, dan harta lainnya Rp 41 miliar. Ia juga tercatat memiliki utang Rp 340 miliar.
Budi Gunadi Sadikin
Budi terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada tanggal 17 Maret 2020 sebagai Wakil Menteri BUMN senilai Rp 161 miliar.
Ia tercatat mempunyai harta terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 89 miliar, alat transportasi dan mesin (tiga unit mobil) Rp 1,02 miliar, harta bergerak lainnya Rp 4,3 miliar, surat berharga Rp 63,2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 4,2 miliar.
Yaqut Cholil Qoumas
Ia terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada tanggal 19 Juni 2019 atas kekayaan yang diperolehnya selama tahun 2018 sebagai anggota DPR RI 2014—2019 dari Fraksi PKB senilai Rp 936 juta.
Yaqut memiliki harta terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 47 juta, alat transportasi dan mesin (dua unit mobil) Rp 882 juta, harta bergerak lainnya Rp 1,5 juta, serta kas dan setara kas Rp 5,8 juta.
Sakti Wahyu Trenggono
terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai Wakil Menteri Pertahanan senilai Rp1,9 triliun.
Ia mempunyai harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 54 miliar, alat transportasi dan mesin (lima unit mobil dan satu unit motor) Rp 6,1 miliar, harta bergerak lainnya Rp 16,2 miliar, surat berharga Rp 1,6 triliun, kas dan setara kas Rp 141,7 miliar, dan harta lainnya Rp 61,5 miliar.
M. Lutfi Lutfi
terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada tanggal 30 Oktober 2014 sebagai Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II senilai Rp 123,5 miliar.
Harta Lutfi terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 37,7 miliar, alat transportasi dan mesin (dua unit mobil dan satu unit motor) Rp 2 miliar, harta bergerak lainnya Rp 8,6 miliar, surat berharga Rp 85,7 miliar, serta giro dan setara kas Rp 2,5 miliar.
Ia saat itu juga tercatat memiliki utang senilai Rp 13,1 miliar.
EMBE
