penanews.id, JAKARTA -Menteri Sosial Juliari P Batubara mengaku mendapatkan kritikan terkait penerima bantuan sosial atau bansos Program Keluarga Harapan (PKH) hanya orang-orang itu saja, bahkan ada yang delapan sampai10 tahun terus-menerus menerima bantuan tersebut.
Untuk itu, Juliari meminta koordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut ‘membersihkan’ penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan ini.
“Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa atau kelurahan, termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang, kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Juliari dalam siaran tertulis, Senin (23/11/2020).
Juliari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjang dalam pemutakhiran data di atas. Oleh karenanya, dia menantang para pendamping agar berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
“Saya yakin, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama,” ucapnya.
Juliari juga mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja baik. Ia menegaskan pendamping adalah ujung tombak dari PKH, dan yang mengimplementasikan PKH di lapangan.
“Saya mengajak teman-teman pendamping PKH yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” ucap dia.
Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin mengatakan, target graduasi secara nasional adalah satu juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, pada November telah mencapai 979.461 KPM. Provinsi Jawa Tengah tercatat telah menggraduasi 230.085 KPM.
“Kabupaten Purbalingga tercatat menggraduasi sebanyak 5.390 KPM, sementara Kabupaten Pemalang tercatat menggraduasi sebanyak 6.277 KPM,” kata dia.
sumber: idntimes.com
