penanews.id, BANGKALAN -Setelah mengikuti rapat klarifikasi terkait keluhan masyarakat atas dugaan buruknya pelayanan di RSUD Syamrabu. Anggota DPRD Bangkalan, Abdurrahman menyerukan perlunya Pemerintah Kabupaten Bangkalan merevolusi data kemiskinan di wilayah paling barang Pulau Madura ini.
Dia memakai istilah revolusi data karena salah satu faktor utama bagus tidaknya pelayanan publik sangat bergantung pada pendataan yang akurat. Selain update, Syarat data yang akurat adalah terpadu sehingga menjadi rujukan lintas lembaga.
“Selama ini kan tidak. Dinsos punya data sendiri, Dinkes punya data sendiri. Bahkan data Dinsos dan Dinskes bisa berbeda dengan pusat Statistik,” kata Abdurrahman yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan.
Dalam rapat Komisi D yang memfasilitasi warga dengan manajemen RSUD Syamrabu, Abdurrahman melihat sejumlah pasien yang tak segera tertangani karena tidak terdata sebagai warga tidak mampu, sehingga harus mengurus surat keterangan tidak mampu terlebih dahulu ke desanya.
Setelah KTM selesai, masalah lain muncul. Ternyata si pasien tak terdata dalam program layanan kesehatan untuk warga miskin maupun BPJS kesehatan. Sementara rumah sakit dalam memberikan pelayanan juga harus mematuhi prosedur baku.
“Saya tidak membela siapa pun, Tapi setelah mengikuti rapat itu, menurut saya, intinya soal data yang akurat. Kalau data kemiskinan sudah baik dan padu, saya yakin pelayanan pemerintah akan ikut baik,” ungkap dia.
Kemauan Pemerintah
Untuk merevolusi data itu, Abdurrahman yakin sangat bisa dilakukan. Hanya tinggal menunggu komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakannya sampai tuntas.
Salah satu caranya, kata dia, pemkab bisa menggandeng lembaga independen untuk membuat data kemiskinan terpadau misalnya universitas. Lembaga ini diberi jaminan bahwa ketika melakukan pendataan ke desa-desa, mereka terbebas dari hambatan pihak tertentu di desa.
Atau bisa juga, pemerintah daerah membuat aplikasi khusus yang bisa diakses siapa saja. Sehingga warga bisa memasukkan data tetangganya yang miskin namun tak tercatat dalam data pemerintah.
Pemerintah tinggal mengeroscek setiap data baru yang masuk, sebelum dimasukkan ke data induk.
“Bagaimana cara mendata yang efektif, itu soal teknis. bisa dirembugkan. Tapi intinya data kemiskinan ini perlu segera diperbaiki. Kalau tidak, keluhan-keluhan serupa akan terus berulang,” ungkap Abdurrahman. EMBE
