Penanews.id, BANGKALAN– Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Hasani Bin Zuber berharap DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) meski telah masuk dalam agenda Prolegnas 2020.
Menurut dia permintaan itu bukan inisiatif pribadi melainkan hasil diskusi dengan sejumlah ulama dan aktivis NU di Madura.
Diskusi itu, kata dia, mengerucut pada kesimpulan bahwa draf RUU HIP belum matang karena ada potensi menempatkan agama hanya instrumen pelengkap dalam kehidupan bernegara.
“Ada potensi melemahkan fungsi pancasila,” kata Hasani saat ditemui Selasa, 9 Mei 2020.
Hasani yang kini duduk di Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat, melihat DPR perlu mematangkan draf itu dengan membahas bersama seluruh ormas sebelum pembahasan dilanjutkan.
“Kalau sudah bicara pancasila, perlu juga kiranya libatkan ormas seperti NU Muhammadiyah dan yg lain” ungkap dia saat acara Sosialisasi Undang Undang
Nomor 8 Tahun 2019Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Sebab itu, Hasani memastikan akan menyampaikan keresahan masyarakat itu ke fraksinya, agar Demokrat juga ikut mengawal pembahasan RUU HIP.
“Jangan sampai kecolongan lagi,” ujar dia.
RUU HIP menjadi perbincangan publik setelah Wakil Ketua DPR Fadli Zon di akun twitternya menyinggung tak dicantumkannya karena pelarangan komunisme, marxisme, seperti yang tercantum dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Twit itu kemudian berkembang menjadi diskusi publik dan celah inilah yang kemudian dikhawatirkan akan membangkitkan lagi ajaran komunisme.
Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengomentari cuitan Fadli Zon itu. Dengan nada bercanda, Mahfud mengingatkan politikus Gerindra itu bahwa RUU HIP merupakan usulan DPR bukan pemerintah.
“Hahaha, Bung Fadli. Yang usul RUU HIP itu lembaga Anda. DPR yang usul, termasuk Gerindra, bukan Pemerintah. Kalau Anda keberatan hari gini masih bicara haluan ideologi, seharusnya Anda yang ada di DPR menolak RUU itu disahkan untuk dijadikan usul inisiatif DPR,” sindir Mahfud. (EMBE)
