Penanews.id, JAKARTA – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat pemerintah sebagai respon atas pandemi corona, dikritik oleh DPR.
Salah satu yang dikritik Parlemen adalah Penyertaan Modal Negara (PNM) pada PT Hutama Karya senilai Rp 7,5 triliun.
Anggota Komisi VII DPR, Edy Soeparno menilai tambahan modal itu kurang tepat. Sebab, PT Hutama Karya adalah perusahaan kontruksi, sedangkan modal Negara itu untuk perngelolaan aset seperti tol jalan Trans Sumatera.
“Keputusan yang aneh, makanya saya sarankan dikaji ulang,” kata Edy dikutip dari katadata.co.id.
Menurut Edy hampir setiap tahun pemerintah memberikan modal kepada PT Hutama Karya. Maka, dia meminta pemerintah mengevaluasi kinerja perusahaan, terutama terkait kemampuan SDMnya juga kemampuan membayar hutang pada pihak ketiga.
Sebab, Edy melihat adanya potensi hutang menumpuk, sebab Hutama Karya berperan sebagai kontraktor sekaligus pemilik namun masih berkolaborasi dengan pihak ketiga. (EMBE)
