Penanews.id, BANGKALAN – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berdemo ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (26/12/2019).
Lewat pengeras suara, mereka menyampaikan tuntutan yang ditujukan kepala Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Budi Mustika. Antara lain,
-Dinas Pendidikan harus lebih serius dalam mengawasi penyelenggaraan Pendidikan di bangkalan
– optimalisasi peran korwil dinas Pendidikan disetiap kecamatan
– dinas Pendidikan millennial berbasis e-sistem
-keluarkan kebijakan objektif kartu Indonesia pintar (KIP)
-perjelas system dan prosedur beasiswa
Ketua cabang PMII Bangkalan, Arif menyampaikan tuntutan itu di dasarkan beberapa fakta lapangan. Misalnya di tahun 2018-2019 ada beberapa Gedung sekolah yang ambruk atau roboh, Gedung sekolah tidak layak huni hingga ketimpangan jumlah guru antara desa dan kota.
Setelah berorasi, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Budi Mustika langsung menemui para pendemo. Dia tak menampik semua tuntutan mahasiswa itu.
Untuk masalah banyak kepala sekolah yang belum definitif misalnya, Bambang memastikan mulai tahun 2020 semua kepala sekolah sudah definitif.
“Insya Allah 2020 semua kepala sekolah sudah definitif. Kami hanya menyediakan anggaran, bukan kami yang mempunyai kewenangan uji kompetensi. Jadi mereka ikut tes sendiri di Solo, kalau lulus kami angkat,” jelas dia.
Adapun masalah Kartu Indinesia Pintar (KIP) Bambang mengatakan merupakan program pemerintah pusat yang data basenya berasal dari Dinas Sosial.
“Kip itu kartunya, PIP itu uangnya. Banyak yang tidak mengerti, banyak yang punya KIP tapi tidak didaftarkan lagi. Harusnya di daftarkan lagi ke operator sekolah agar mendapatkan PIP,” paparnya.
Menurut dia, Jika PIP itu dijadikan seragam, hal itu tidak menyalahi aturan, tapi jika di buat makan itu menyalahi aturan.
“Kalo ada yang seperti laporkan ke kami, kami akan tindak,” kata Bambang. (FRS)
