Penanews.id, BANGKALAN- Komite Nasional Keuangan syariah (KNKS) menilai kondisi industri keuangan syariah di Indonesia masih stagnan. Terbukti dari data otoritas jasa keuangan (OJK) terbaru menyebutkan pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69 persen dari total pasar keuangan Nasional.
Direktur KNKS Dr. Taufik Hidayat merincikan dari jumlah tersebut, pasar perbankan syariah tercatat hanya 5,94 persen. Sedangkan sisanya atau sebesar 2,75 persen merupakan pasar non perbankan syariah.
“Pemerintah merasa kita sudah sejak 1991 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat, tapi keuangan syariah kita masih di bawah 6 persen,” katanya, Kamis (19/12/2019).
Ia menuturkan kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya, permodalan keuangan syariah masih minim dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional. Minimnya permodalan menyebabkan industri keuangan syariah menghadapi permasalahan kedua yakni infrastruktur teknologi yang tidak kompetitif dibandingkan industri keuangan konvensional.
“Mereka memiliki semacam aspirasi nasional untuk menjadikan keuangan syariah sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi nasional, sehingga keuangan syariah mudah berkembang,” katanya.
Perbankan di Aceh Wajib Berstatus Syariah Mulai 2020 Maka itu, pemerintah Indonesia tengah menggagas peta jalan (master plan) ekonomi syariah yang mencakup empat langkah besar.
Ia merinci keempat langkah tersebut meliputi penguatan rantai pasok halal atau halal value chain, penguatan lembaga atau sistem keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pemain terbesar dalam ekonomi Indonesia, dan penguatan ekonomi digital.
Pemerintah akan memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah. Dalam implementasinya nanti, ia bilang pemerintah akan membentuk sebuah ekosistem keuangan digital yang mendukung keuangan syariah.
Salah satu pasar yang akan disasar adalah layanan transaksi ibadah haji dan umrah. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Biaya Haji (BPKH) disebutkan pemerintah menggelontorkan uang sebanyak Rp15 triliun untuk pelaksanaan haji dan umroh. Ia berharap ke depan industri keuangan syariah Indonesia bisa menggarap pasar tersebut.
Nasib Nasabah Usai Merger Danamon dan BNP Rampung “Permasalahannya kekuatan infrastruktur digital belum kuat, masih jauh dibandingkan dengan induknya. Jadi ke depan kami ingin keuangan syariah memiliki penetrasi yang kuat,” tuturnya.
Upaya pemanfaataan teknologi digital lainnya, lanjut dia, pemerintah akan memaksimalkan kehadiran layanan keuangan digital (financial techology/fintech) untuk meningkatkan pangsa pasar. Untuk itu pemerintah akan menyusun peta jalan pengembangan fintech syariah.
Ia menyatakan kontribusi fintech syariah saat ini masih minim, namun bukan berarti tidak dapat digenjot. Menurut dia, agar bisa berkembang fintech syariah harus bisa mengambil pelajaran dari perbankan syariah yang tumbuh stagnan karena hanya mengejar pertumbuhan tapi terlalu abai pada manajemen risiko.
“Fintech harus belajar dari kasus perbankan syariah jangan hanya mengejar volume dan pertumbuhan tapi juga diferensiasi dari value menjadi kabur,” ungkapnya.
Ia menuturkan peta jalan fintech syariah akan disusun bersama dengan Bank Indonesia (BI), OJK, kementerian yang beririsan dengan fintech, asosi.
Direktur OJK Jawa timur menyampaikan ingklusi pemakaian ekonomi Syariah di Jawa timur sebesar 19 persen, di Madura ada 6000 pesantren maka kedepannya Jawa timur ini harus lebih intensif lagi dalam mengembangkan ekonomi syariah dan memberikan pelatihan agar perkembangan ekonomi syariah semakin berkembang dengan bekerjasama dengan berbagai macam lapisan masyarakat.
Dinas koperasi menyampaikan bahwa di kabupaten Bangkalan masih belum ada koperasi yang berbasis syariah, Bangkalan baru tahun depan akan menggarap koperasi yang berbasis syariah dimulai dari koperasinya Kemenag kabupaten Bangkalan.
“Ketua Dinas koperasi kabupaten Bangkalan sangat mendukung adanya koperasi yang berbasis ekonomi syariah di kabupaten Bangkalan”. Tegasnya.
Ketua PC NU kabupaten Bangkalan KH.Nasir Makki menyampaikan dimana ada pasar disitu ada orang Madura, beliau juga menyampaikan Indonesia adalah desain syariah maka sangat benar jika Madura mau dijadikan sentral ekonomi syariah internasional.
“Kh.Nasir Makki menyampaikan harus fokus terhadap potensi, pengembangan dan memberikan pelatihan atau pemahaman terhadap masyarakat tentang ekonomi syariah, dan masyarakat beralih ke transaksi yang berbasis ekonomi syariah meskipun diterjang isu di sosial media maka masyarakat tetap memakai ekonomi syariah”. Tegasnya.
Dewan ketua pengawas pimtek Jawa timur KH. Muhlis menyampaikan bahwa minimnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang ekonomi syariah oleh pemerintah, maka ini yang menjadi menjadi ke stagnasian Terhadap perkembangan ekonomi syariah.
“Kh.Muhlis berharap agar pemerintah bisa mensosialisasikan tentang ekonomi syariah terhadap masyarakat, agar masyarakat bisa paham tentang ekonomi syariah itu sendiri”. Tegasnya, (CK)
