penanews.id, JAKARTA – Setelah Presiden Joko Widodo melantik 35 Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019. Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, dilanda gonjang-ganjing karena tak dapat jatah menteri.
Bahkan posisi menteri agama yang selama ini ‘identik NU’ diisi seorang purnawirawan jendral Fahrul Razi.
Framing ‘NU kecewa’ di mulai dari Jawa Timur dengan munculnya berita berjudul: PWNUJawa Timur tak akan mengundang Mentri Agama di Acara Puncak Hari Santri.
Framing berikutnya muncul dari sebuah portal berita gelora.co, lewat berita berjudul: Grup WA NU Ramai Bicara Jatah Menteri: Sudah Berdarah-darah, Hanya Dapat Ban Serep. Berita ini jauh dari akurat karena hanya nyomot percakapan di sebuah grup berbagi pesan.
Atas munculnya berbagai framing itu, Aktivis NU, Hasani Zuber memulai tanggapannya dengan sebuah komentar singkat. “Lucu dan menggelikan,” kata pria kelahiran Kabupaten Bangkalan ini, Sabtu (26/10).
Menurut Hasani, warga NU tak perlu terpancing atas provokasi murahan para buzzer. Sebab, NU telah mendapat posisi Wakil Presiden yang diisi Rois ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin.
Mahfudz MD yang menduduki posisi Menkopolhukam juga merupan orang NU. Belum lagi tiga menteri-menteri dari PKB, adalah kader-kader terbaik NU.
“Soal posisi Menag, saya setuju diisi militer. Karena tantangan Indonesia ke depan adalah radikalisme mengatasnamakan agama,” ujar dia.
Lagi pula, sejak awal, Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj telah menegaskan NU tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo.
Said menegaskan dia hanya mengatakan bila NU diminta membantu Presiden maka akan dibantu karena banyak kader NU yang mumpuni secara keilmuan.
“Kita punya ISNU, disitu ada 700an sarjana hingga profesor berkumpul disitu. Kalau kader NU dibutuhkan, kami akan bantu, bukan minta,” kata Kiai Said. (MTV)
